HOME | BIOGRAPHY | CONTACT | ABOUT EKUATOR |





Berjuang di Bali Barat

Ah, Uwan ke Bali lagi untuk urusan yang tak masuk akal. Kejadian April 2001 itu ada-ada saja, Uwan memfasilitasi orang Bali bagaimana mengelola pariwisata. Bagaimana mungkin orang Padang yang dunia pariwisatanya masih jauh ketinggalan, namun melatih orang Bali yang jam terbang pariwisatanya sangat maju. Kedatangan kali ini ibarat mencoba mengaum dikandang harimau.

Tapi nanti dulu. Kami berlokakarya tentang bagaimana seharusnya pariwisata Bali. Peserta merefleksikan kerisauannya melihat komersialisasi di kabupaten Badung dan sekitarnya. Lihatlah Kuta, Legian, Seminyak, Sanur, Nusa Dua, Jimbaran sampai-sampai merambah ke Singaraja. Semua serba plastis, suasananya mekanis dan tentu bukan Bali lagi. Ia merupakan kawasan komersial global yang kebetulan lokasinya di Bali. Pemda Badung bukan main gembiranya di era otonomi ini karena menjadi kabupaten terkaya se Bali. PAD-nya milyaran rupiah, tapi harus  kehilangan identitas dan entitas.

Seorang peserta dari desa adat Tenganan bahkan menangis sesengukan menceritakan bagaimana khidmatnya birokrat di wilayahnya menceritakan peluang investasi besar yang segera merembes ke kabupatennya. Logika sang Birokrat tentu tak memperhitungkan resiko sosial budaya yang harus lenyap dengan terbangunnya budaya kapitalistik akibat kedatangan modal itu. Tak terbayangkan tentunya, kemungkinan konflik antara masyakat dengan budaya lokal versus investor atas nama pembangunan-isme.

Kami berkunjung ke Taman Nasional Bali Barat (TNBB). TNBB seluas 19 ribu hektar bisa menjadi ujung tombak ekowisata Bali karena memiliki berbagai satwa langka yang satu-satunya di dunia, yakni jalak bali. Disamping burung jalak yang menjadi maskot propinsi Bali, ada kera hitam dan abu-abu di wilayah Jembara. Ribuan menjangan berlarian di jalanan kabupaten Negara. Penyu hijau, burung kepodang, burung terucuk dan raja udang mewarnai kehidupan di kabupaten Buleleng. Kaya oleh keanekaragaman satwa.

Namun 3 hari kami mengharungi hutan, semuanya menuju punah. Jangan harap bercanda dengan kera abu-abu dan hitam di Jembrana. Jangan harap pula ketemu menjangan, mendengar kicau kepodang atau sekali saja melihat jalak Bali di Buleleng. Menurut kepala TNBB Soedirun DS di harian lokal NUSA, jalak Bali tinggal 35 ekor saja. 20 di penangkaran dan 15 di alam bebas. Menjangan menyusut drastis akibat perilaku oknum pejabat yang hobi berburu. Burung-burung, kera berbagai jenis tentu mengalami nasib serupa karena hutannya dibabat oleh pihak tak bertanggung jawab.

Belum lagi konflik tanah masyarakat desa Sumber Klampok - Kecamatan Gerokgak - Buleleng. 447 KK di enklaf TNBB terus mempertahankan keberadaannya dilahan 600 hektar yang sudah digarapnya sejak 1922 lalu. Konflik terbuka manakala  ada investor yang mau bikin lapangan golf dan resort, dimana mereka dipersilahkan bertransmigrasi. Mana mau. Rakyat bergerak dan berjuang sejak 1990, sampai-sampai demonstrasi ke Jakarta untuk memperjuangkan hak-haknya.
Adalah Ni Made Indrawati, 27 tahun, motor perlawanan rakyat Klampok yang menceritakan kepada Uwan bagaimana rakyatnya menjaga kelestarian hutan.

Sebagai umat Hindu, rakyat Klampok menerapkan Tri Hita Karana, yakni tata cara berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan alam lingkungan. Ada ketentuan tentang hutan, waktu untuk upacara adat dan kapan mulai menanam. Semuanya berbasis kearifan tradisional yang terbangun melalui harmoni alam. Dalam ritual Hindu dikenal Karmapala atau buah perbuatan. Masyarakat lokal sangat takut membabat hutan karena akan menghasilkan banjir dan longsor. Tak mau memburu binatang karena akan membuahkan kesengsaraan di masa datang Akan ada karma dalam kehidupan berikutnya.

Berjuang di Bali Barat tampaknya di seluruh sektor. Berjuang menghambat kepunahan satwa. Berjuang untuk kelestarian hutan. Berjuang untuk hidup layak dan hak atas lahan. Berjuang melawan investor pariwisata atas nama pembangunan. Berjuang menghadapi birokrat yang mendambakan peningkatan PAD dan berjuang menghadapi kapitalisme global.

Di Sumatera Barat fenomena berjuang sejenis di Bali Barat nampaknya menggejala, jelas dan dengan skala yang lebih besar. Mulai muncul konflik lahan di berbagai kabupaten, pembabatan hutan-hutan yang berbuah longsor seperti dinikmati masyarakat tak bersalah tahun lalu, perburuan satwa langka di TNKS, dll. Atas nama peningkatan PAD, puluhan ijin konsesi pembabatan hutan telah dikeluarkan Pemda. Itupun tanpa malu-malu.

Misalnya yang akan mendatangkan malu internasional, yakni 2 ijin HPH di cagar biosfir Siberut. Nampaknya Pemda perlu kita ingatkan tentang prinsip karmapala, siapa berbuat dia harus bertanggungjawab. Pertanggungjawaban bisa dilakukan saat ini, namun adakalanya kelak dikemudian hari. Tentu di saat sudah tidak menjabat lagi.  Nampaknya kita perlu mulai berjuang seperti di Bali Barat. Mari.***

kembali ke halaman utama