|
|
Bupati Badril Bakar pasti pusing memikirkan bagaimana membangun Mentawai. Berbagai hal yang sifatnya pembangunan sarana prasarana akan menyita perhatiannya, apalagi ditengah-tengah kesulitan memperoleh dana seiring krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 3 tahun belakangan.
Khususnya untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik, tak pelak lagi, ibukota Kabupaten harus didominasi oleh bahan kayu. Bahan lain pasti akan mahal dan jauh jarak memperolehnya. Perkantoran untuk Bupati dan dinas-dinas, perumahan staf, bangunan untuk pertemuan, dermaga dan pelabuhan, fasilitas untuk 4 kecamatan diikuti fasilitas untuk kantong-kantong pemukiman masyarakat Mentawai adalah kebutuhan mendesak untuk mengelola pelayanan pemerintahan. Terlebih fasilitas pendidikan yang sangat dirasakan urgensinya. Belum lagi sarana perhubungan darat, udara dan laut.
Untuk itu Bupati akan terpaksa melakukan prioritas-prioritas. Mana yang perlu didahulukan dan mana yang mungkin setelahnya. Namun prioritas saja tentu tak cukup. Perlu koordinasi dan perancangan strategis agar semua produk pembangunannya efektif dan berdaya jangkau. Tentu jangan diserahkan begitu saja kepada pihak PU atau instansi teknis lainnya yang mungkin masih berwawasan pembangunan-isme.
Sepanjang pengetahuan Uwan, untuk membangun jalan saja pasti mahal biayanya. Belum lagi puluhan jembatan dan pendukung sarana jalan lainnya. Terbayangkan, pasti menelan biaya milyaran bahkan mungkin trilyunan. Belum lagi biaya pemeliharaan yang perlu dialokasikan tiap tahunnya. Tak terbayangkan.
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22/99 berkaitan dengan otonomi seluas-luasnya ke kabupaten dan Kota, dimana berbagai pembiayaan selayaknya diupayakan secara mandiri, maka Pemda Mentawai harus jitu mensiasatinya. Artinya tak mungkin melakukan napak tilas, mengikuti pola pembangunan seperti di daerah lainnya.
Mentawai harus dibangun dengan mengantisipasi paradigma baru, membangun sekaligus menjauhi ketergantungan kepada pusat. Dinamika ini tentu harus merasuk ke segenap jajaran Pemda, tak ada kecualinya. Semua pihak harus berpikir dan bertindak sejalan dengan fenomena perubahan itu. Era proyek pusat, tersentralisasi dan menadahkan tangan sudah akan berakhir awal 2001 ini, yakni diberlakukannya secara penuh otonomi daerah.
Keterbatasan dukungan dana pembangunan pusat, keharusan untuk mandiri dan aktifitas pembangunan yang sekaligus profit center adalah ciri pembangunan Mentawai kedepan. Untuk itu bentuk-bentuk pembangunan yang cost center dan tidak berdampak ekonomi langsung mestilah dikebelakangkan.
Khusus untuk pembangunan pusat pertumbuhan, tepatnya ibukota Kabupaten
Tua Pejat, Perlu dikembangkan perkotaan yang hemat sumber dan berbasis
laut. Artinya seluruh perkantoran dan fasilitas pelayanan publik difokuskan
dan ditata mengarah ke pinggir pantai. Dengan demikian Uwan melihat pembangunan
jalan raya akan sangat minimal, kalau mungkin tak perlu ada. Fokuskan ke
sarana transportasi air, sehingga kelak Tua Pejat dikenal sebagai kota
pinggir pantai, Tua Pejat water-front city.
Implikasinya tentu sangat hemat. Pemda hanya perlu mengembangkan fasilitas
transportasi air saja.
Cukup membangun pelabuhan dan dermaga. Pelabuhan berfungsi sebagai pusat
pelayanan publik, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi.
Kota Kecamatan juga berpola serupa. Kantor Camat dan dinas-dinas dibawahnya
dipusatkan didekat dermaga. Karena akan berkembang menjadi pusat aktifitas
ekonomi, di pelabuhan dikembangkan pula pasar yang kelak akan bertumbuh
sesuai skalanya. Jadi pengembangan wilayah Mentawai disamping kota Kabupaten
Tua Pejat, dipacu oleh 4 pusat pertumbuhan, yakni di ibukota kecamatan
Sikabaluan; Muara Siberut, Sioban dan Sikakap.
Untuk mendukung itu, pihak dinas perhubungan kabupaten, perlu mengembangkan angkutan laut untuk penumpang dan barang. Ada hendaknya ferri yang melayari dari Tua Pejat ke keempat kota kecamatan. Pulang pergi. Kalau perlu tiap hari, sejalan pertumbuhan kebutuhan. Untuk penduduk yang akan ke Padang, kalau perlu diusahakan ferri khusus dengan kecepatan tinggi menghubungkan Tua Pejat - Padang. Pada saatnya akan sekali sehari, atau malah dua kali sehari. Disesuaikan dengan permintaan akan jasa pengangkutan barang dan penumpang.
Demikian pula, karena penduduk tinggal terpencar-pencar (scattered) namun karena umumnya memilih tinggal di tepi air, idealnya yang dibangun lebih dahulu adalah sarana transportasi air. Keruk saja sungai-sungai agar mudah dilalui kapan saja walau air sedang tidak pasang. Penduduk dari pedalaman tentu mudah menghubungi Kecamatan dan kalau perlu gampang saja menuju Tua Pejat karena sudah dikembangkan ferri reguler.
Karena baru memulai, tentu kota-kota ini bagusnya dirancang sedemikian
rupa. Kita perlu mengkombinasi penampilan kota-kota baru ini sebagai gerbang
wisata Mentawai. Adakan saja sayembara tingkat nasional atau malah internasional.
Sediakan hadian besar untuk pemenangnya. Penumbuhan kota-kota pantai yang
berdaya tarik unik diperkirakan akan menjadi penghela pariwisata Sumbar
umumnya.
kembali ke halaman utama